Analisa Pengawasan Pertunjukan Seni Melalui Youtube oleh KPI :

Sebuah Tinjauan Terhadap Ius Constitum

Abstract

Hak kebebasan berekspresi merupakan sebuah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara di sebuah negara yang demokratis. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia bersumber pada Pancasila, yang diatur dalam Konstitusi yaitu pada pasal 28 A hingga pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewasa ini banyak sekali seniman yang menuangkan ide dan juga gagasannya yang berbentuk sebuah karya seni lewat media sosial seperti halnya Youtube. Namun dalam pelaksanaannya ternyata terdapat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul dari fenomena tersebut. Seperti halnya konten yang terdapat di media sosial pada saat ini, terkadang menampilkan sebuah tontonan yang dianggap tidak pantas karena memuat tontonan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bahkan karena tidak ada pengawasan dan juga batasan dalam berekspresi, serta mudahnya para seniman yang berasal dari luar negeri untuk menampilkan karyanya di media sosial, hal tersebut dinilai dapat menjadi tontonan yang tidak sehat bagi masyarakat indonesia dan dapat merusak karakter kepribadian bangsa Indonesia. Oleh sebab itu Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI kemudian membuat sebuah wacana untuk turut serta dalam mengawasi dan mengkontrol konten yang ada di media sosial, yang sebelumnya kewenangan KPI tersebut sebagaimana diatur dalam UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran, mengatur bahwa KPI hanya berwenang dalam melakukan pengawasan dalam ruang lingkup televisi dan juga radio.